Yang Harus Dilakukan Pemerintah untuk Mengurangi Kesenjangan Pendidikan

Di sebuah ruang kelas yang berdinding papan setengah lapuk di desa lereng pegunungan, seorang guru honorer berdiri di depan papan tulis kapur. Hari itu ia harus mengajar tiga mata pelajaran sekaligus untuk dua kelas yang digabung menjadi satu ruangan, karena dua rekan gurunya sudah pindah tugas ke sekolah di dekat pusat kota sejak tahun lalu dan belum ada penggantinya.

Di meja murid, buku paket pelajaran harus dipakai bergantian satu buku untuk tiga orang anak. Sinyal internet hanya muncul di atas bukit di belakang sekolah, sehingga perangkat komputer bantuan tahun lalu tersimpan rapi di dalam kardus di rumah kepala sekolah agar tidak rusak dimakan lembap.

Sekarang, mari kita geser pandangan sejauh empat puluh kilometer saja ke arah ibu kota kabupaten yang sama.

Di sana berdiri sebuah sekolah negeri favorit dengan gedung bertingkat tiga yang dicat cerah. Setiap ruang kelas dilengkapi proyektor digital, papan tulis interaktif, dan jaringan internet berkecepatan tinggi. Di perpustakaannya berjajar ribuan buku bacaan baru. Guru-gurunya lengkap untuk setiap mata pelajaran, mayoritas sudah bersertifikat pendidik, dan secara rutin mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi di tingkat provinsi maupun nasional.

Kedua sekolah itu berada di bawah langit kabupaten yang sama. Mereka dibiayai dari sumber uang negara yang sama. Kurikulum yang tertulis di dokumen resminya pun sama.

Namun, kesempatan masa depan yang dimiliki anak-anak yang duduk di bangku kedua sekolah tersebut terpaut seperti langit dan bumi.

Inilah wajah nyata kesenjangan pendidikan di negeri kita hari ini. Ia bukan sekadar perbedaan jarak antara Jakarta dan wilayah timur Indonesia, melainkan jurang ketimpangan yang menganga tepat di dalam satu provinsi, bahkan di dalam satu kabupaten yang sama—antara sekolah di jalan protokol kota dan sekolah di pelosok desa.

Jika dibiarkan terus menganga, kesenjangan pendidikan ini akan berubah menjadi mesin pencetak kemiskinan struktural yang paling kejam. Anak-anak dari keluarga mampu di perkotaan akan terus melaju kencang memasuki perguruan tinggi terbaik dan merebut posisi-posisi strategis di dunia kerja, sementara anak-anak petani dan nelayan di pelosok desa tertinggal jauh di belakang bukan karena otak mereka kurang cerdas, melainkan karena negara gagal menyediakan ruang belajar yang adil bagi mereka.

Pertanyaannya mendasar: jika amanat konstitusi sudah mewajibkan anggaran pendidikan minimal dua puluh persen dari belanja negara dan daerah, mengapa kesenjangan pendidikan masih begitu tajam, dan langkah konkret apa yang harus segera dilakukan pemerintah untuk memutus jurang tersebut?

Untuk menyelesaikan sebuah masalah kronis, kita harus berani mengakui terlebih dahulu kekeliruan cara kerja kita selama ini.

Selama puluhan tahun, kebijakan pemerataan pendidikan kita terlalu sering terjebak pada pendekatan pembagian sumber daya secara sama rata, bukan secara berkeadilan.

Bayangkan dua orang pelari yang bersiap di garis start. Pelari pertama memakai sepatu lari berteknologi tinggi di atas lintasan aspal yang mulus. Pelari kedua bertelanjang kaki di atas lintasan berlumpur penuh batu kerikil. Jika pemerintah datang dan memberikan hadiah yang sama persis kepada keduanya—masing-masing mendapat satu botol air mineral—apakah perlombaan itu menjadi adil? Tentu saja tidak!

Dalam tata kelola pendidikan kita, anggaran peningkatan mutu, pengadaan fasilitas teknologi, dan program pelatihan sering kali dibagikan dengan logika “sama rata” atau bahkan justru lebih banyak mengalir ke sekolah-sekolah di pusat kota yang sudah mapan karena dianggap lebih siap secara administratif.

Mengurangi kesenjangan pendidikan menuntut keberanian pemerintah—baik di tingkat pusat maupun daerah—untuk melakukan afirmasi asimetris: memberikan perhatian, anggaran, dan sumber daya terbaik justru kepada wilayah dan sekolah yang kondisinya paling tertinggal.

Langkah pertama dan paling menentukan yang harus dilakukan pemerintah adalah membenahi distribusi dan kesejahteraan guru secara radikal.

Tidak ada satu pun teknologi canggih atau gedung megah di dunia ini yang mampu menggantikan peran seorang guru yang kompeten dan berdedikasi di depan kelas. Sayangnya, peta sebaran guru di hampir seluruh daerah kita hari ini mengalami ketimpangan yang sangat mencolok.

Sekolah-sekolah di pusat kota sering kali mengalami kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu, sementara sekolah-sekolah di daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal mengalami kekurangan guru yang akut. Begitu ada guru berprestasi yang ditempatkan di desa terpencil, biasanya tidak sampai dua tahun ia sudah mengajukan mutasi pindah ke kota dengan berbagai alasan keluarga maupun pengembangan karier.

Mengapa guru enggan bertahan lama di wilayah pelosok? Karena sistem insentif dan jaminan kariernya tidak adil.

Pemerintah harus berani merombak skema insentif guru. Tunjangan khusus daerah terpencil tidak boleh hanya sekadar tambahan kecil yang pencairannya sering terlambat berbulan-bulan. Guru terbaik yang bersedia mengajar di sekolah-sekolah tertinggal harus diberikan insentif finansial yang jauh lebih tinggi daripada rekan sejawatnya di kota, disertai fasilitas rumah dinas yang layak huni, jaminan keselamatan, serta jalur percepatan kenaikan pangkat dan prioritas beasiswa studi lanjut.

Jadikan penugasan di daerah pinggiran sebagai sebuah kehormatan karier yang bergengsi, bukan sebagai “hukuman mutasi” bagi guru yang dianggap bermasalah.

Langkah kedua adalah melakukan intervensi infrastruktur dasar dan akses digital secara tuntas di kantong-kantong ketertinggalan.

Sangat ironis ketika kita berbicara tentang pembelajaran berbasis kecerdasan buatan dan kurikulum digital, sementara di ribuan sekolah dasar dan menengah di daerah masih ada siswa yang harus belajar di ruang kelas tanpa listrik yang stabil, tanpa jaringan internet, bahkan tanpa fasilitas sanitasi toilet dan air bersih yang layak.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menyusun peta jalan intervensi infrastruktur yang berbasis pada data kondisi riil setiap satuan pendidikan. Prioritas belanja modal pendidikan dalam tiga hingga lima tahun ke depan harus dikunci untuk menuntaskan tiga kebutuhan dasar di seluruh sekolah pinggiran: ruang kelas yang aman dan layak, sanitasi air bersih yang sehat, serta konektivitas internet satelit atau nirkabel yang andal.

Tanpa pemerataan akses internet dan perangkat belajar yang memadai, transformasi digital di dunia pendidikan justru akan memperlebar jurang kesenjangan—anak-anak kota melesat dengan akses informasi tanpa batas, sementara anak-anak desa semakin terisolasi dari pengetahuan dunia.

Langkah ketiga adalah menghilangkan stigma “sekolah favorit” dan “sekolah pinggiran” melalui sistem penerimaan murid dan pendanaan yang adil.

Selama puluhan tahun, sistem pendidikan kita secara tidak langsung melanggengkan kasta sekolah. Sekolah-sekolah tertentu di pusat kota mengumpulkan seluruh murid berprestasi tinggi, didukung oleh komite orang tua murid yang kaya raya sehingga mampu membiayai berbagai fasilitas tambahan, sementara sekolah-sekolah di pinggiran hanya menampung sisa kuota dengan dukungan pendanaan yang sangat terbatas.

Kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sesungguhnya lahir dari niat mulia untuk memutus kasta sekolah tersebut. Namun di lapangan, zonasi sering kali memicu kegaduhan dan kecurangan administratif karena pemerintah belum terlebih dahulu menyamakan kualitas antar-sekolah di dalam zona tersebut.

Orang tua mana pun di dunia ini pasti ingin menyekolahkan anaknya di tempat terbaik. Selama kualitas guru, fasilitas belajar, dan budaya disiplin antara sekolah di pusat kota dan sekolah di pinggiran masih terpaut jauh, orang tua akan terus mencari celah untuk memaksakan anaknya masuk ke sekolah unggulan.

Oleh karena itu, kunci keberhasilan zonasi bukanlah memperketat pengawasan dokumen kartu keluarga semata, melainkan mengangkat kualitas seluruh sekolah pinggiran hingga setara dengan sekolah di pusat kota. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah pun harus dirancang berdasarkan indeks kemahalan wilayah dan tingkat kebutuhan sekolah—sekolah kecil di daerah terpencil dengan biaya transportasi tinggi harus menerima alokasi dana per siswa yang jauh lebih besar dibandingkan sekolah besar di tengah kota.

Langkah keempat adalah menghadirkan intervensi pembelajaran khusus (remedial) dan dukungan nutrisi bagi siswa dari keluarga prasejahtera.

Kesenjangan pendidikan sering kali sudah dimulai bahkan sebelum seorang anak menginjakkan kaki di bangku kelas satu sekolah dasar. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah di desa maupun di kantong-kantong kemiskinan kota sering kali tumbuh tanpa buku bacaan di rumah, tanpa pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu, dan kerap menghadapi masalah kekurangan gizi kronis yang memengaruhi perkembangan otak mereka.

Ketika mereka masuk sekolah dasar dan langsung dihadapkan pada kurikulum yang seragam dengan kecepatan belajar yang sama, mereka langsung tertinggal sejak bulan-bulan pertama.

Pemerintah daerah harus membangun jembatan penghubung melalui perluasan akses PAUD berkualitas hingga ke setiap dusun, penyediaan program makan bergizi yang terjamin mutunya bagi anak-anak usia sekolah dari keluarga rentan, serta program pendampingan belajar tambahan bagi siswa yang mengalami ketertinggalan kemampuan membaca dan berhitung dasar.

Langkah kelima adalah membangun ekosistem perpustakaan desa dan pusat belajar komunitas di luar jam sekolah.

Pendidikan tidak boleh berhenti pada saat bel pulang sekolah berbunyi pukul satu siang. Bagi anak-anak di perkotaan, setelah pulang sekolah mereka bisa mengikuti bimbingan belajar, mengakses ratusan buku bacaan di rumah, atau berdiskusi dengan orang tua yang berpendidikan tinggi.

Sebaliknya, bagi anak-anak petani atau buruh harian di desa, setelah pulang sekolah mereka sering kali tidak memiliki ruang belajar yang tenang maupun sumber bacaan tambahan di rumah.

Pemerintah daerah bersama pemerintah desa dapat memanfaatkan alokasi Dana Desa dan anggaran perpustakaan daerah untuk menghidupkan kembali taman bacaan masyarakat, sudut baca digital di balai desa, serta kelas-kelas keterampilan sore hari yang dipandu oleh relawan mahasiswa, pemuda desa, maupun guru-guru setempat.

Pada akhirnya, mengurangi kesenjangan pendidikan bukanlah sekadar urusan teknis menyusun anggaran atau membagikan proyek pengadaan buku dan komputer. Ia adalah ujian keberpihakan moral sebuah pemerintahan.

Setiap anak yang lahir di tanah air ini—baik ia lahir di rumah mewah di pusat ibu kota provinsi maupun di gubuk sederhana di lereng pegunungan terpencil—memiliki hak konstitusional yang sama untuk bermimpi tinggi dan mendapatkan pendidikan terbaik guna mewujudkan mimpinya.

Ketika pemerintah berani mengalirkan sumber daya terbaiknya ke tempat-tempat yang paling tertinggal, memuliakan para guru yang mengabdi di garis depan pelosok negeri, dan memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal di belakang hanya karena tempat kelahirannya jauh dari pusat kekuasaan—di sanalah keadilan sosial yang sejati mulai terwujud dari ruang-ruang kelas kita.

Loading