Pernahkah Anda melihat mobil berpelat merah meluncur kencang di hari Minggu, parkir di depan pusat perbelanjaan, atau bahkan membawa tumpukan belanjaan keluarga di bagasinya? Atau mungkin, Anda pernah disalip secara agresif oleh mobil dinas yang menggunakan sirine tambahan padahal tidak sedang dalam pengawalan resmi?
Di situlah letak persoalannya. Mobil dinas adalah salah satu simbol kekuasaan yang paling kasat mata di jalan raya. Namun, seringkali simbol itu disalahgunakan, seolah-olah pelat merah memberikan “kekebalan” atau hak istimewa di atas pengguna jalan lainnya.
Mari kita luruskan niat dan etika berkendara mobil negara ini dengan logika kepantasan.
Hak Pakai, Bukan Hak Milik
Masalah mendasar birokrasi kita adalah rasa memiliki yang kebablasan. Banyak pejabat atau ASN yang merasa bahwa mobil dinas yang diserahkan kepadanya adalah milik pribadi. Akibatnya, pemanfaatannya pun semau gue.
Mobil dinas itu dibeli pakai uang pajak rakyat. Bensinnya dibayar negara. Perawatannya pun masuk anggaran daerah. Logikanya, kalau rakyat yang membiayai, maka mobil itu harus digunakan sepenuhnya untuk melayani kepentingan rakyat.
Menggunakan mobil dinas untuk urusan pribadi—seperti mengantar anak sekolah, belanja ke pasar, atau mudik lebaran—bukan hanya soal pelanggaran administrasi, tapi soal pelanggaran etika. Itu namanya korupsi fasilitas. Bayangkan betapa sakit hatinya rakyat yang antre naik angkot sambil melihat mobil dinas mewah lewat hanya untuk urusan jemput cucu.
Etika di Jalan Raya: Pelayan, Bukan Raja
Ada fenomena aneh: begitu seseorang duduk di balik kemudi atau di kursi belakang mobil pelat merah, egonya tiba-tiba naik berkali-kali lipat. Seolah-olah jalan raya adalah milik kakeknya.
Memasang lampu strobo atau sirine tambahan agar kendaraan lain minggir adalah bentuk arogansi birokrasi yang paling nyata. Ingat, aturan lalu lintas itu berlaku sama bagi semua warga negara. Kecuali dalam keadaan darurat tertentu yang diatur undang-undang, mobil dinas tidak punya hak prioritas.
Seorang birokrat yang beretika justru harus menunjukkan kesantunan di jalan. Memberi jalan pada kendaraan lain, tidak memotong antrean, dan tidak parkir sembarangan. Mengapa? Karena di badan mobil itu ada marwah negara. Kalau pengendaranya ugal-ugalan, yang dicaci bukan cuma orangnya, tapi instansinya.
Perawatan: Menjaga Amanah Rakyat
Seringkali kita lihat mobil dinas yang kondisinya mengenaskan. Bodinya kusam, mesinnya berisik, atau bannya gundul. Alasan klasiknya: “Ah, ini kan mobil negara, bukan mobil saya.”
Ini adalah sikap mental yang keliru. Justru karena itu barang negara, tanggung jawab menjaganya lebih besar. Menelantarkan aset negara adalah bentuk pemborosan. Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk membangun jalan, malah habis hanya untuk memperbaiki kerusakan mobil dinas yang diakibatkan oleh kelalaian pemakainya.
Sebaliknya, ada juga yang terlalu rajin memodifikasi mobil dinas. Diganti peleknya, dipasang kaca film super gelap, sampai audionya dibuat menggelegar. Ingat, itu fasilitas kerja, bukan mobil kontes. Kembalikan fungsinya sebagai alat transportasi pendukung tugas, bukan ajang pamer kemewahan.
Transparansi Penggunaan: Menuju Birokrasi Bersih
Di beberapa negara maju, mobil dinas pemerintah dipasangi stiker besar bertuliskan: “How am I driving?” lengkap dengan nomor telepon pengaduan. Ini adalah bentuk kontrol publik yang luar biasa.
Di kita, kontrolnya masih lemah. Harusnya, setiap mobil dinas punya catatan perjalanan yang jelas. Ke mana perginya, berapa bensin yang dihabiskan, dan untuk urusan apa. Dengan sistem GPS yang sekarang murah meriah, tidak sulit bagi kepala daerah untuk memantau keberadaan mobil dinasnya. Kalau jam 10 malam ada mobil dinas parkir di tempat hiburan malam, sistem harus langsung memberi peringatan.
Teknologi bisa membantu, tapi yang paling utama tetaplah integritas individu pelaksananya.
Penutup: Malu Memakai yang Bukan Haknya
Pada akhirnya, etika berkendara mobil dinas adalah soal rasa malu. Malu kalau dilihat tetangga pakai mobil negara untuk urusan keluarga. Malu kalau dilihat pengguna jalan lain karena ugal-ugalan.
Jabatan itu amanah, fasilitas itu penunjang. Jangan sampai fasilitas justru menjerumuskan kita ke dalam kesombongan yang menjauhkan birokrasi dari rakyatnya.
Mari kita bermimpi: suatu saat nanti, mobil pelat merah di jalan raya adalah simbol keramahan dan ketertiban. Pengendaranya adalah teladan, bukan ancaman. Karena mereka sadar, di dalam tangki bensin mobil itu, ada tetes keringat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.
Begitulah. Mau pakai mobil dinas atau mobil pribadi, yang penting jangan sampai “lupa daratan” saat sudah memegang kemudi kekuasaan.
Bagaimana, mobil dinas di kantor Anda sudah dipakai sesuai peruntukannya hari ini?
