Kalau Anda terbang naik pesawat baling-baling melintasi pulau-pulau di Nusantara, lalu menatap ke bawah lewat jendela kabin, ada satu pemandangan seragam yang akan selalu menyapa mata. Di tengah kepungan rimbunnya kebun kelapa sawit di Sumatra, di lereng perbukitan terjal Nusa Tenggara, hingga di pulau-pulau karang terpencil di Maluku, Anda akan melihat deretan atap seng berwarna merah atau biru menyala.
Bentuknya khas: deretan tiga atau enam ruangan memanjang dengan lapangan semen di tengahnya, lengkap dengan tiang bendera pipa besi yang berdiri tegak.
Itu adalah gedung Sekolah Dasar Inpres. Warisan kebijakan raksasa setengah abad silam yang berhasil menempatkan ruang kelas fisik di hampir setiap jengkal tanah air ini.
Secara statistik infrastruktur fisik, Indonesia sesungguhnya telah mencatatkan mukjizat pembangunan kuantitatif yang luar biasa. Kita memiliki lebih dari empat ratus ribu sekolah dari Sabang sampai Merauke. Puluhan juta anak memakai seragam putih-merah, putih-biru, dan putih-abu-abu setiap pagi. Tingkat partisipasi sekolah dasar kita sudah menyentuh angka sembilan puluh sembilan persen. Angka buta aksara huruf latin murni nyaris punah mendekati nol persen.
Ditambah lagi amanat konstitusi pascareformasi yang sangat keramat: dua puluh persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib dialokasikan khusus untuk sektor pendidikan.
Angkanya tidak main-main. Ratusan triliun rupiah digelontorkan setiap tahun dari brankas kas negara.
Namun, sekarang masuklah ke dalam salah satu ruang kelas beratap seng merah di pelosok kampung itu. Duduklah di bangku paling belakang, lalu buka buku cerita anak berukuran sedang. Panggil seorang murid kelas lima sekolah dasar yang sudah berseragam rapi, lalu mintalah ia membaca dua paragraf cerita tersebut di depan Anda.
Di sanalah kenyataan getir menampar muka kita dengan sangat keras.
Anak itu memang bersuara. Mulutnya mengeja huruf demi huruf dengan lancar: “K-A-N-C-I-L… M-E-N-C-U-R-I… T-I-M-U-N”. Tetapi ketika Anda tersenyum dan bertanya dengan lembut: “Kenapa kancil tadi mencuri timun dan bagaimana perasaan pak tani?”, anak kelas lima itu mendadak terdiam membisu. Matanya berkedip bingung menatap lantai semen.
Ia bisa membunyikan huruf, tetapi kepalanya kosong dari makna. Ia tidak paham hubungan sebab-akibat di dalam kalimat yang baru saja ia baca.
Tragedi ini bukan dialami oleh satu anak. Hasil uji berkala internasional seperti Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) selama lebih dari dua dekade menempatkan anak-anak Indonesia secara konsisten di peringkat terbawah dunia dalam tiga kompetensi dasar: literasi membaca, numerasi matematika, dan nalar sains. Lebih dari tujuh puluh persen anak usia lima belas tahun di negeri ini gagal mencapai batas minimum kemampuan membaca pemahaman (reading comprehension).
Sekolahnya ada di mana-mana. Bangunannya berdiri di setiap sudut desa. Anggarannya menyedot seperlima APBN.
Pertanyaan mendasar yang harus kita tanyakan dengan kepala dingin dan hati yang jujur adalah: mengapa ketika gedung sekolah sudah melimpah ruah dan anggaran triliunan rupiah digelontorkan tanpa henti, kualitas pendidikan anak-anak kita tetap jalan di tempat di dasar peradaban dunia?
Jawabannya menusuk jantung birokrasi kita: karena selama puluhan tahun, negara ini hanya sibuk mengurus pendidikan sebagai proyek pengadaan bata merah dan semen fisik, sembari memperlakukan guru dan kurikulumnya sebagai sekadar pabrik administrasi kertas yang mematikan rasa ingin tahu manusia.
Mengira Sekolah Sama dengan Gedung
Penyakit kronis pertama dalam cara pandang pemerintah kita bertumpu pada ilusi bahwa pendidikan adalah perkara konstruksi sipil.
Di meja dinas pendidikan daerah dan kementerian di Jakarta, keberhasilan pembangunan pendidikan diterjemahkan secara mekanis ke dalam data fisik: berapa unit sekolah baru (USB) yang dibangun, berapa ruang kelas baru (RKB) yang selesai dicor, dan berapa paket rehabilitasi atap yang dananya berhasil dicairkan sebelum tanggal tutup buku anggaran.
Membangun gedung sekolah itu pekerjaan yang sangat menyenangkan bagi birokrasi. Ada tendernya, ada gambar teknisnya, ada seremonial gunting pitanya, dan ada foto fisik bangunan yang bisa dipajang di dalam laporan akuntabilitas kinerja bupati.
Namun birokrasi kita lupa pada satu hukum fundamental peradaban: gedung sekolah hanyalah kotak pelindung dari panas terik dan guyuran hujan; pendidikan yang sejati lahir dari kualitas interaksi pikiran manusia yang hidup di dalam kotak tersebut.
Sebuah sekolah tetap bisa menjadi tempat pembodohan massal kendati lantainya dilapisi marmer mengilat dan dindingnya dicat warna-warni, jika guru yang mengajar di depan kelas tidak paham konsep matematika dasar dan hanya menyuruh muridnya menyalin isi buku teks ke buku catatan sampai tangannya kapalan.
Sebaliknya, peradaban Yunani kuno melahirkan para filsuf dan saintis terhebat dunia hanya bermodalkan diskusi di bawah naungan pohon zaitun rindang di pinggir jalan Athena, karena orang yang berbicara adalah Sokrates dan Aristoteles.
Mari kita tengok bagaimana jurang ketimpangan antara fokus belanja pembangunan pendidikan kita dengan realitas mutu manusia yang dihasilkan di dalam ruang kelas:
| Parameter Evaluasi | Yang Dibanggakan dalam Laporan Pemerintah | Yang Ditemukan di Ruang Kelas Nyata | Mengapa Terjadi Kesenjangan Mutu? |
| Penyediaan Sarana Fisik | 100% desa memiliki gedung SD permanen; ribuan kelas direhab tiap tahun | Gedung berdiri kokoh, tetapi rak perpustakaannya kosong melompong | Proyek fisik semen pasir menghasilkan keuntungan tender; buku cerita fisik tidak |
| Peningkatan Kesejahteraan | Jutaan guru telah mengantongi Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) sertifikasi | Gaji guru naik, tetapi nilai uji kompetensi guru (UKG) rata-rata tetap di bawah 60 | Sertifikasi berubah menjadi formalitas kelengkapan berkas portofolio kertas |
| Penerapan Kurikulum | Pergantian kurikulum baru berorientasi proyek dan merdeka belajar | Guru bingung istilah modul ajar; metode mengajar tetap ceramah hafalan | Kurikulum diganti di atas kertas seminar tanpa pelatihan pedagogi mendalam |
| Digitalisasi Pendidikan | Pembagian ratusan ribu laptop dan modem internet ke pelosok | Laptop dikunci di lemari sekolah; murid tetap tidak paham logika sains | Perangkat keras dibeli tanpa kesiapan literasi guru dan infrastruktur listrik |
| Hasil Akhir Belajar Murid | Angka kelulusan ujian formal mendekati sempurna 99,8% | 70% murid usia 15 tahun gagal mencerna isi bacaan teks panjang | Sekolah memanipulasi nilai rapor agar akreditasi sekolah tetap berkategori unggul |
Tengok baris kedua tabel di atas soal sertifikasi guru. Lebih dari lima belas tahun lalu, bangsa ini mengesahkan Undang-Undang Guru dan Dosen dengan sebuah mimpi besar: menggandakan penghasilan guru melalui tunjangan profesi agar para pendidik hidup sejahtera, bermartabat, dan fokus mengajar dengan tenang.
Ratusan triliun rupiah uang APBN telah dicairkan untuk membayar tunjangan sertifikasi tersebut setiap bulan.
Apakah kesejahteraan guru membaik? Membaik secara signifikan.
Tetapi apakah kualitas penalaran anak-anak murid melonjak mengikuti kenaikan tunjangan tersebut?
Berbagai penelitian akademis independen berskala nasional menyimpulkan fakta yang sangat menyakitkan: tidak ada korelasi positif yang signifikan antara kepemilikan sertifikat pendidik seorang guru dengan lonjakan skor literasi dan numerasi murid-muridnya di dalam kelas.
Mengapa? Karena sistem sertifikasi kita dirancang sebagai pintu gerbang administratif satu kali seumur hidup. Begitu seorang guru berhasil mengumpulkan berkas portofolio tebal dan lulus ujian formalitas, ia berhak menerima tunjangan profesi hingga masa pensiun tiba tanpa pernah ada evaluasi berkala yang menguji apakah kemampuan mengajarnya berkembang atau justru membusuk dimakan kemalasan.
Negara membelanjakan uang triliunan rupiah untuk membeli kepatuhan administratif, bukan untuk membeli keunggulan kualitas pengajaran.
Menenggelamkan Guru di Lautan Dokumen Administrasi
Jika Anda ingin melihat kelompok manusia paling lelah dan paling stres di republik ini, jangan cuma melihat para eksekutif perbankan di kota metropolis.
Tengoklah wajah para guru di sekolah-sekolah negeri kita hari ini.
Seorang guru sejatinya adalah profesi mulia yang membutuhkan ketenangan jiwa, keheningan membaca, dan waktu luang untuk merenung: memikirkan bagaimana cara menjelaskan konsep pecahan matematika agar mudah dipahami oleh si Budi yang lambat belajar, atau menyusun dongeng menarik agar si Siti gemar membaca buku sejarah.
Namun apa yang terjadi pada jam kerja seorang guru di Indonesia dari pagi hingga petang?
Waktu dan energi guru habis dibakar bukan untuk murid, melainkan untuk melayani mesin birokrasi pendidikan yang rakus akan dokumen kertas dan data digital.
Guru dipaksa menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) setebal puluhan halaman dengan istilah-istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang rumit. Guru harus mengisi aplikasi e-Kinerja, mengunggah sertifikat webinar pelatihan daring yang ditonton sambil menyapu lantai, mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di portal kepegawaian, hingga meladeni evaluasi diri sekolah.
Ketika bel istirahat berbunyi, ruang guru tidak diisi oleh perbincangan intelektual tentang cara mengajar yang asyik. Ruang guru berubah menjadi pabrik pengetikan massal: para guru menatap layar laptop dengan mata merah, saling bertukar file salin-tempel draf administrasi kurikulum, demi mengejar batas waktu pengunggahan sistem sebelum tunjangan mereka dipotong oleh dinas pendidikan.
Mari kita tengok bagaimana alokasi waktu kerja seorang guru sekolah dasar tersedot habis oleh beban non-mengajar:
| Porsi Alokasi Jam Harian | Aktivitas Nyata yang Dikerjakan Guru | Fokus Perhatian Pikiran Guru | Korban Utama dari Alokasi Ini |
| 40% Waktu Kerja Harian | Mengisi aplikasi administrasi online, input nilai rapor digital, susun modul | Memastikan seluruh indikator kepatuhan administratif berstatus hijau di server dinas | Guru kelelahan secara mental sebelum masuk melangkah ke ruang kelas |
| 25% Waktu Kerja Harian | Menghadiri rapat dinas, upacara seremonial, kepanitiaan lomba, dan pelatihan daring | Mengejar poin sertifikat pengembangan diri sebagai syarat penilaian kinerja | Waktu tatap muka dengan murid dipangkas atau diganti tugas mencatat mandiri |
| 20% Waktu Kerja Harian | Mengajar di depan kelas dengan metode hafalan cepat demi kejar target kurikulum | Menyelesaikan materi buku paket halaman per halaman agar tidak tertinggal jadwal | Murid dipaksa menghafal rumus tanpa pernah memahami logika di balik konsep |
| 15% Waktu Kerja Harian | Melayani pemeriksaan pengawas sekolah, audit dana BOS, kuitansi SPJ katering | Memastikan kelengkapan nota belanja dan stempel toko bebas dari temuan auditor | Hubungan emosional dan pendampingan personal murid terabaikan total |
Tengok baris ketiga tabel di atas. Waktu yang benar-benar tersisa bagi seorang guru untuk mendidik dan membimbing nalar muridnya di depan kelas hanya tersisa dua puluh persen!
Guru kita telah diubah fungsinya secara paksa oleh sistem negara: dari seorang penuntun lentera ilmu peradaban, diturunkan derajatnya menjadi sekadar juru ketik dokumen laporan (administrative clerk) yang memakai seragam dinas.
Ketika seorang guru melangkah masuk ke ruang kelas dengan tubuh yang letih, pikiran yang kusut didera laporan anggaran dana BOS, dan jiwa yang tertekan oleh tenggat waktu aplikasi kementerian, apa yang bisa ia berikan kepada anak-anak muridnya?
Ia hanya bisa memberikan sisa-sisa tenaga yang hampa. Ia menyuruh muridnya membuka buku paket halaman 45, menyuruh mereka mengerjakan soal latihan nomor satu sampai dua puluh di buku tulis, sementara sang guru kembali duduk di kursinya, membuka laptop, dan melanjutkan pengetikan laporan SPJ dinas pendidikan.
Budaya Hafalan dan Dosa Mematikan Rasa Ingin Tahu
Penyakit struktural ketiga yang membuat kualitas pendidikan kita hancur lebur adalah paradigma belajar yang memuja hafalan mekanis dan mengharamkan keberanian berpikir kritis.
Sejak hari pertama seorang anak menginjakkan kakinya di bangku sekolah dasar, sistem pendidikan kita mendidiknya untuk menjadi manusia penurut yang pasif.
Anak yang dianggap “pintar” di sekolah kita adalah anak yang duduk diam dengan tangan bersedekap di atas meja, tidak banyak membantah, menghafal persis seluruh kalimat yang tertulis di buku paket kurikulum, dan menuliskan kembali kalimat hafalan tersebut di atas lembar lembar ujian pilihan ganda.
Sebaliknya, anak yang berani bertanya kritis: “Pak Guru, kenapa rumus gravitasi seperti itu?”, “Ibu Guru, kenapa peristiwa sejarah tahun 1965 diceritakan dari satu sisi saja?”—anak semacam ini sering kali dianggap sebagai pembuat onar di kelas, anak kurang ajar yang membangkang pada otoritas guru, dan diberi nilai merah pada kolom penilaian sikap budi pekerti.
Sistem persekolahan kita tidak mendidik anak untuk mencintai proses pencarian kebenaran sains. Sistem kita mendidik anak untuk mencintai selembar angka di atas kertas rapor.
Maka berbondong-bondonglah sekolah di seluruh Indonesia menggelar sandiwara massal: inflasi nilai (grade inflation).
Kepala sekolah dan guru yang ketakutan nilai akreditasi sekolahnya anjlok atau takut dimarahi kepala dinas jika ada murid yang tidak lulus, secara sadar memanipulasi nilai harian siswa di sistem rapor digital. Nilai-nilai matematika dan membaca disulap melambung tinggi ke angka delapan puluh lima hingga sembilan puluh lima.
Laporannya terlihat sangat memukau di atas kertas berkop garuda. Sekolahnya mendapatkan piagam akreditasi A dengan nilai unggul. Para orang tua murid tersenyum bangga memamerkan buku rapor anaknya di media sosial.
Namun ketika anak-anak peraih nilai sembilan puluh lima itu tamat sekolah menengah atas dan masuk ke dunia kerja atau perguruan tinggi terkemuka, kebohongan itu terbongkar seketika.
Mereka gagap menulis esai argumen satu halaman tanpa melakukan plagiarisme salin-tempel dari internet. Mereka tidak mampu membedakan antara fakta sains yang teruji dengan berita bohong (hoaks) di grup obrolan media sosial. Dan mereka lumpuh daya nalarnya saat dihadapkan pada persoalan matematika terapan yang membutuhkan pemecahan logika bertingkat.
Negara ini mencetak jutaan lulusan sekolah setiap tahun yang memegang ijazah dengan nilai berderet sempurna, tetapi memiliki kapasitas nalar berpikir yang rapuh laksana kerupuk tersiram air kuah soto.
Mengembalikan Pendidikan ke Manusia dan Buku
Membangun seribu gedung sekolah baru lagi tidak akan pernah bisa menyelamatkan masa depan bangsa ini jika di dalam gedung-gedung tersebut kita masih membiarkan kebodohan administratif dan kebekuan nalar dipelihara laksana berhala suci.
Pendidikan bukanlah pabrik pencetak ijazah formalitas; pendidikan adalah proses penyalaan api keberanian berpikir merdeka di dalam dada anak-anak bangsa.
Jika presiden, menteri pendidikan, dan para kepala daerah benar-benar berniat mengangkat kualitas peradaban generasi muda Indonesia dari dasar jurang ketertinggalan dunia, ada empat langkah revolusi tata kelola pendidikan yang harus segera dieksekusi dengan tangan besi:
- Babat Total Seluruh Beban Administrasi Kertas dan Aplikasi Guru. Terbitkan instruksi presiden yang menghapus kewajiban pengisian puluhan aplikasi administrasi pelaporan bagi guru pengajar di sekolah dasar dan menengah. Guru diharamkan dibebani tugas menyusun SPJ keuangan dana BOS, kuitansi katering, dan modul kurikulum setebal bantal. Kembalikan seratus persen jam kerja guru murni untuk: membaca buku, merancang metode interaksi belajar yang kreatif di kelas, dan mendampingi anak-anak yang tertinggal literasinya secara personal.
- Fokuskan Anggaran Dua Puluh Persen APBN untuk Kualitas Guru di Garis Depan. Hentikan proyek-proyek seremonial kementerian, pengadaan seminar-seminar hotel yang mubazir, dan belanja gawai elektronik yang tidak fungsional. Alihkan puluhan triliun rupiah anggaran pendidikan untuk melatih kembali seluruh guru sekolah dasar di Indonesia dalam satu kompetensi fundamental: bagaimana cara mengajarkan membaca pemahaman mendalam (deep reading) dan logika nalar matematika dasar secara asyik dan konkret. Rekrut talenta-talenta muda terbaik lulusan kampus teratas untuk menjadi guru sekolah dasar dengan standar gaji profesional yang sangat terhormat setara direksi perbankan.
- Wajibkan Gerakan Membaca Buku Sastra Fisik 30 Menit Tiap Pagi. Hentikan obsesi buta pada layar kaca gawai dan papan tulis digital interaktif pada tingkatan sekolah dasar. Wajibkan setiap murid sekolah dasar membaca buku cerita sastra fisik bergambar selama tiga puluh menit setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, disusul sesi diskusi terbuka di mana murid dilatih mengungkapkan pendapat dan perasaannya secara lisan di depan kelas. Bangun kembali perpustakaan fisik di setiap sekolah dengan buku-buku bacaan bermutu tinggi yang memantik imajinasi anak-anak, bukan rak berisi tumpukan buku kurikulum kaku yang membosankan.
- Hancurkan Budaya Ujian Pilihan Ganda dan Penilaian Rapor Palsu. Hapus seluruh model asesmen evaluasi berbasis soal pilihan ganda mekanis yang bisa ditebak secara acak. Ubah sistem evaluasi belajar menjadi ujian berbasis penalaran esai terbuka, analisis pemecahan masalah riil (problem solving), dan proyek karya ilmiah sederhana. Berikan sanksi pencopotan jabatan bagi kepala sekolah yang terbukti memanipulasi nilai rapor siswa demi mengejar status akreditasi sekolah semu.
Gedung-gedung sekolah beratap seng merah yang bertebaran di seluruh pelosok bumi pertiwi itu adalah saksi bisu dari pengorbanan keringat dan air mata rakyat yang membiayai republik ini lewat pajaknya.
Sangat berdosa jika di dalam gedung-gedung yang dibangun dengan uang suci rakyat tersebut, kita hanya menelantarkan anak-anak petani, anak-anak nelayan, dan anak-anak buruh kecil dalam kegelapan nalar yang mematikan masa depan mereka.
Bebaskan para guru Anda dari rantai kertas administrasi yang memenjarakan jiwa mereka.
Ajari anak-anak bangsa ini untuk mencintai buku, mencintai nalar logika, dan berani berbeda pendapat dalam mencari kebenaran ilmu pengetahuan.
Sebab kejayaan sebuah bangsa di masa depan tidak akan pernah diukur dari seberapa banyak jumlah batu bata dan genteng gedung sekolah yang berhasil Anda bangun di atas tanah; kejayaan bangsa ini akan diukur dari seberapa terang api kecerdasan akal budi dan kemuliaan nurani yang berhasil Anda nyalakan di dalam dada anak-anak generasi penerus negeri ini!
