Mengapa Praktik Gratifikasi Masih Sulit Dihilangkan?

Sebuah parsel buah-buahan impor berbungkus plastik bening berpita emas diletakkan pelan di atas meja ruang tamu seorang kepala dinas. Di bawah tumpukan buah apel dan anggur yang tampak segar itu, terselip sebuah amplop putih tebal tanpa nama pengirim.

“Ini titipan dari rekanan yang kemarin mengerjakan proyek renovasi gedung aula, Pak,” bisik seorang staf sambil merapikan posisi keranjang buah tersebut. “Katanya sekadar ucapan terima kasih karena pencairan termin terakhirnya berjalan lancar sebelum libur panjang.”

Sang kepala dinas terdiam sejenak. Di dinding belakang mejanya, terpasang bingkai poster berwarna cerah bertuliskan: Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi — Tolak dan Laporkan Gratifikasi.

Ia tahu betul aturan mainnya. Undang-undang tindak pidana korupsi dan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa setiap pemberian dalam bentuk apa pun kepada penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya adalah gratifikasi yang wajib ditolak atau dilaporkan paling lambat dalam tiga puluh hari kerja.

Namun, di dalam benaknya berkecamuk perang batin yang sangat klasik: “Kalau parsel ini saya kembalikan, nanti orangnya tersinggung dan menganggap saya tidak menghargai niat baiknya. Lagi pula, saya tidak pernah meminta proyek itu dimenangkan oleh dia. Semua proses lelangnya sudah sesuai aturan.”

Akhirnya, keranjang buah itu tetap tinggal di sudut ruangan, dan amplop putih di bawahnya berpindah masuk ke dalam saku jas.

Adegan sunyi seperti itu terjadi setiap hari di berbagai penjuru negeri. Tidak ada teriakan, tidak ada paksaan, tidak ada ancaman todongan senjata. Kedua belah pihak—pemberi dan penerima—sama-sama tersenyum ramah, saling menjabat tangan dengan hangat, dan merasa tidak ada satu pun pihak yang dirugikan.

Di sinilah letak kerumitan terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia: gratifikasi sering kali datang dengan wajah yang sangat sopan, ramah, dan terbungkus dalam selimut budaya ketimuran.

Berbeda dengan suap yang bersifat transaksional dan langsung—ada kesepakatan “kamu beri saya uang sekian, saya menangkan tender kamu”—gratifikasi bekerja jauh lebih halus dan bersabar.

Gratifikasi adalah investasi budi jangka panjang.

Seorang pengusaha atau warga yang mengurus izin tidak selalu memberikan hadiah pada hari ia mengajukan permohonan. Ia memberikannya saat hari raya keagamaan, saat pejabat tersebut menikahkan anaknya, saat pejabat tersebut berulang tahun, atau saat proyek sudah selesai dikerjakan dan dibayar lunas.

Pada saat pemberian itu diserahkan, tidak ada permintaan apa-apa di balik meja. Namun, sang pemberi sedang menanam benih utang budi di dalam hati sang pejabat.

Enam bulan atau satu tahun kemudian, ketika sang pemberi kembali datang membawa proposal proyek baru atau mengalami kendala perizinan di dinas tersebut, benih utang budi itu mulai menagih hasilnya. Sang pejabat akan merasa sungkan untuk bersikap objektif atau menolak permohonan orang yang pernah “berbaik hati” kepadanya dan keluarganya.

Inilah alasan mengapa hukum menyebut gratifikasi sebagai akar dari korupsi. Ia melumpuhkan objektivitas pengambil keputusan tanpa perlu memaksa mereka melanggar aturan secara terang-terangan di depan umum.

Lantas, mengapa praktik gratifikasi yang sudah dilarang keras oleh undang-undang dan terus dikampanyekan selama puluhan tahun ini masih saja sangat sulit dihilangkan dari ruang-ruang birokrasi kita?

Penyebab pertama adalah kaburnya batas antara tradisi budaya memberi hadiah dan praktik suap terselubung.

Masyarakat kita tumbuh dalam budaya yang sangat menjunjung tinggi rasa terima kasih dan balas budi. Sejak kecil kita diajari bahwa jika seseorang membantu urusan kita, sudah sepantasnya kita membalasnya dengan membawakan buah tangan—entah itu hasil panen kebun, kue buatan rumah, atau sekadar uang rokok—sebagai tanda hormat dan persaudaraan.

Ketika nilai-nilai budaya di ruang privat itu dibawa masuk ke ruang pelayanan publik dan jabatan negara, terjadilah benturan kepentingan yang sering kali tidak disadari.

Banyak warga yang merasa belum tenang hatinya jika mengurus surat tanah, izin usaha, atau pencairan proyek tanpa memberikan “tanda terima kasih” kepada petugas yang melayani. Sebaliknya, banyak pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) yang merasa tidak enak hati menolak pemberian tersebut karena takut dianggap sombong, kaku, atau memutus tali silaturahmi.

Selama masyarakat dan aparatur negara belum memisahkan secara tegas antara hadiah pribadi antar-teman dan pemberian kepada pemegang kewenangan jabatan, gratifikasi akan selalu menemukan pembenaran kultural untuk terus hidup.

Penyebab kedua adalah anggapan keliru bahwa gratifikasi tidak merugikan keuangan negara.

Coba tanyakan kepada sebagian pelaksana proyek atau pegawai kantor pemerintahan mengenai pandangan mereka terhadap pemberian komisi atau bingkisan pasca-proyek. Jawaban yang paling sering muncul adalah: “Uang itu kan berasal dari keuntungan bersih perusahaan rekanan sendiri, bukan memotong anggaran negara. Volume jalan tetap sesuai spesifikasi, bangunan tetap berdiri kokoh. Jadi di mana letak kerugian negaranya?”

Cara berpikir seperti ini sangat berbahaya karena menutup mata terhadap biaya tersembunyi yang pasti dibebankan kembali ke dalam sistem.

Dalam dunia bisnis yang rasional, tidak ada pengusaha yang memberikan hadiah puluhan atau ratusan juta rupiah secara cuma-cuma tanpa menghitungnya sebagai komponen biaya usaha. Jika seorang rekanan sudah terbiasa mengeluarkan biaya “tanda terima kasih” sebesar lima hingga sepuluh persen kepada pejabat dinas setiap kali proyek selesai, maka pada proyek-proyek berikutnya ia pasti akan menaikkan penawaran harga atau menyiasati kualitas bahan bangunan agar margin keuntungannya tetap terjaga.

Pada akhirnya, uang hadiah yang masuk ke kantong pribadi pejabat itu tetap dibayar oleh rakyat—baik dalam bentuk harga proyek pemerintah yang kemahalan maupun kualitas jalan dan jembatan yang cepat rusak sebelum waktunya.

Penyebab ketiga adalah belum terbangunnya ekosistem perlindungan dan keteladanan yang kuat di internal birokrasi.

Secara regulasi, negara sudah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di hampir setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Formulir pelaporan gratifikasi kini bahkan sudah bisa diisi secara daring melalui aplikasi ponsel hanya dalam hitungan menit.

Namun, mengapa jumlah laporan gratifikasi dari daerah masih sangat minim dibandingkan dengan realitas transaksi yang terjadi di lapangan?

Alasan utamanya adalah rasa takut dan tekanan lingkungan kerja.

Bayangkan seorang staf muda atau pejabat pembuat komitmen di sebuah dinas daerah menerima amplop dari rekanan, lalu ia memutuskan untuk melaporkannya secara resmi ke Unit Pengendalian Gratifikasi. Alih-alih mendapatkan perlindungan dan penghargaan, tidak jarang ia justru mendapat tatapan sinis dari rekan-rekan sekantornya.

Ia dicap sebagai “orang yang mencari muka”, “mempersulit urusan kantor”, atau “membuka aib instansi sendiri”. Jika atasannya sendiri ternyata masih terbiasa menerima upeti atau fasilitas dari pihak luar, maka staf yang jujur itu justru berisiko dimutasi ke posisi pinggiran karena dianggap tidak bisa diajak bekerja sama.

Ketika kejujuran di dalam kantor justru melahirkan pengucilan sosial dan hambatan karier, maka aplikasi pelaporan gratifikasi secanggih apa pun hanya akan menjadi pajangan digital yang sepi pengunjung.

Penyebab keempat adalah tingginya biaya politik dan gaya hidup konsumtif yang melampaui penghasilan resmi.

Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap faktor ekonomi dan politik yang mendorong suburnya praktik gratifikasi di daerah.

Di satu sisi, biaya kontestasi politik lokal yang sangat mahal sering kali membuat sebagian pemegang kekuasaan merasa perlu mengumpulkan sumber dana cadangan di luar gaji resmi untuk membiayai jaringan politik dan konstituennya. Di sisi lain, tekanan gaya hidup mewah di kalangan sebagian birokrat—ingin memiliki kendaraan mahal, rumah megah, dan perjalanan liburan keluarga yang glamor—membuat gaji pokok dan tunjangan kinerja yang sah terasa tidak pernah cukup.

Dalam kondisi terdesak oleh ambisi gaya hidup atau beban politik seperti itu, gratifikasi yang datang mengetuk pintu kantor tidak lagi dipandang sebagai godaan berbahaya, melainkan disambut sebagai “rezeki penolong” yang melegakan.

Lantas, bagaimana cara memutus rantai praktik gratifikasi ini agar tidak terus-menerus menggerogoti integritas pelayanan publik dan pembangunan daerah?

Langkah pertama harus dimulai dari keteladanan tanpa kompromi dari pemimpin tertinggi di daerah dan pimpinan setiap unit kerja.

Pemberantasan gratifikasi tidak akan pernah berhasil jika hanya menyasar pegawai lapisan bawah, sementara pejabat di tingkat atas masih menikmati fasilitas mewah dari para pengusaha, menerima bingkisan hari raya bernilai puluhan juta rupiah, atau dibiayai perjalanan dinasnya oleh pihak ketiga. Kepala daerah dan kepala dinas harus menjadi orang pertama yang mengumumkan secara terbuka kepada seluruh mitra kerja dan masyarakat: jangan pernah mengirimkan parsel, amplop, atau fasilitas apa pun ke kantor maupun ke rumah pribadi mereka.

Langkah kedua adalah memangkas interaksi tatap muka dan menutup celah diskresi subjektif dalam pelayanan publik maupun pengadaan barang dan jasa.

Gratifikasi tumbuh subur di ruang-ruang gelap di mana seorang pejabat memiliki kewenangan tunggal untuk mempercepat atau memperlambat urusan warga. Semakin banyak layanan perizinan, pencairan anggaran, dan proses pengadaan yang dialihkan sepenuhnya ke dalam sistem digital yang transparan, terukur waktunya, dan minim sentuhan manusia, semakin kecil pula alasan bagi masyarakat maupun pengusaha untuk memberikan uang terima kasih kepada petugas.

Langkah ketiga adalah mengubah arah edukasi publik agar masyarakat berhenti memanjakan birokrasi dengan pemberian hadiah.

Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat, akademisi, dan media massa perlu terus menyuarakan pesan yang tegas kepada warga dan pelaku usaha: pelayanan publik yang cepat, ramah, dan bebas pungutan adalah hak warga negara yang sudah dibayar lunas melalui pajak, bukan kemurahan hati petugas yang harus dibalas dengan amplop. Mencintai dan menghormati aparatur negara justru dilakukan dengan cara tidak menggoda mereka melanggar sumpah jabatannya.

Langkah keempat adalah memberikan perlindungan nyata dan penghargaan karier bagi para pelapor gratifikasi.

Setiap ASN yang berani menolak dan melaporkan gratifikasi harus dilindungi identitasnya, dijamin keamanan kariernya dari ancaman mutasi sepihak, serta diberikan poin kredit positif dalam penilaian kinerja dan manajemen talenta. Biarkan seluruh pegawai melihat bahwa menjaga kebersihan diri adalah jalan terhormat untuk meraih promosi jabatan.

Pada akhirnya, memberantas gratifikasi bukanlah sekadar urusan menambah pasal larangan atau memperbanyak spanduk antikorupsi di dinding gedung pemerintahan. Ia adalah perjuangan jangka panjang untuk memulihkan martabat jabatan publik dan mengembalikan kejujuran dalam interaksi antara negara dan warganya.

Sebuah pemerintahan baru layak disebut bermartabat apabila setiap keputusan diambil murni berdasarkan aturan hukum dan kepentingan rakyat banyak—bukan karena rasa sungkan akibat sekeranjang buah yang diletakkan di atas meja tamu, dan bukan pula karena utang budi dari amplop putih yang diselipkan secara diam-diam di balik pintu ruangan.

Loading