Di sebuah kabupaten yang dikelilingi gugusan pegunungan hijau dan garis pantai yang panjang, seorang kepala dinas pariwisata membentangkan peta wilayah di atas meja kerjanya. Di peta itu tertancap puluhan pin berwarna merah.
“Ini baru sebagian kecil saja, Mas,” ujarnya penuh semangat. “Kita punya dua belas air terjun yang masih perawan, tujuh pantai berpasir putih, empat bukit dengan pemandangan matahari terbit, ditambah tiga desa adat yang umurnya ratusan tahun. Kalau soal keindahan alam, daerah kita tidak kalah sedikit pun dari Bali atau Yogyakarta.”
Saya mengangguk setuju. Foto-foto lokasi wisata yang ditunjukkannya di layar komputer memang luar biasa memukau. Air terjunnya jernih kebiruan, pantainya bersih tanpa sampah plastik, dan bukit-bukitnya diselimuti kabut tipis yang romantis.
Namun, begitu saya mengecek data tingkat hunian hotel dan jumlah kunjungan wisatawan di kabupaten tersebut, angkanya justru jauh dari kata menggembirakan. Hotel-hotel melati di ibu kota kabupaten sering kali kosong pada hari kerja. Pedagang suvenir di gerbang objek wisata lebih banyak duduk melamun mengusir lalat daripada melayani pembeli. Bahkan, beberapa destinasi yang sempat viral di media sosial dua tahun lalu kini kembali sunyi senyap seperti hutan tak bertuan.
Pemandangan kontras seperti ini terjadi di ratusan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Kita sering kali terjebak pada keyakinan bahwa memiliki alam yang indah dan peninggalan budaya yang kaya sudah cukup untuk membuat wisatawan berbondong-bondong datang membelanjakan uangnya.
Padahal, di dalam dunia industri pariwisata modern, keindahan alam hanyalah bahan mentah. Memiliki puluhan destinasi indah tanpa pengelolaan ekosistem yang matang sama saja dengan memiliki ribuan ton biji kakao mentah tanpa pabrik cokelat: indah dipandang di kebun, tetapi nilai jualnya rendah dan sulit menembus pasar yang luas.
Mengapa banyak daerah yang bertabur destinasi wisata menawan justru tetap sepi pengunjung?
Penyebab pertama yang paling sering menghambat langkah wisatawan adalah konektivitas dan aksesibilitas yang mahal serta melelahkan.
Wisatawan pada umumnya datang untuk mencari kesenangan dan ketenangan, bukan untuk mengikuti uji nyali di jalan raya.
Di banyak daerah yang kaya potensi wisata alam, lokasi air terjun atau pantai terindahnya berada puluhan kilometer dari jalan raya utama. Untuk mencapainya, pengunjung harus melewati jalan kabupaten yang aspalnya mengelupas, berlubang dalam, sempit, dan gelap gulita tanpa penerangan jalan ketika hari mulai senja. Belum lagi tidak adanya rambu penunjuk arah yang jelas, membuat pendatang harus berkali-kali berhenti bertanya kepada warga di persimpangan jalan.
Selain kondisi jalan, persoalan transportasi publik juga menjadi penghalang besar. Banyak daerah wisata yang tidak memiliki angkutan terpadu dari bandara, stasiun kereta, atau terminal bus menuju titik-titik destinasi. Wisatawan yang datang tanpa kendaraan pribadi terpaksa menyewa mobil dengan tarif yang sangat mahal—terkadang biaya transportasi lokal di dalam kabupaten itu justru jauh lebih mahal daripada harga tiket pesawat dari ibu kota!
Ketika perjalanan menuju destinasi terasa menyiksa fisik dan menguras kantong sejak kilometer pertama, wisatawan tidak akan pernah mau kembali untuk kedua kalinya, apalagi merekomendasikannya kepada teman dan keluarga mereka.
Penyebab kedua adalah lemahnya fasilitas dasar dan standar kenyamanan di lokasi wisata (amenitas).
Coba perhatikan apa yang paling pertama dicari oleh seorang wisatawan—terutama wisatawan keluarga yang membawa anak-anak dan orang tua—begitu mereka turun dari kendaraan setelah menempuh perjalanan dua jam menuju sebuah pantai atau curug di daerah.
Mereka tidak langsung mencari tempat berfoto. Mereka mencari toilet yang bersih dan berair lancar, musala yang layak, tempat duduk yang teduh, serta tempat makan yang terjamin kebersihannya.
Sayangnya, di banyak objek wisata daerah yang dikelola setengah hati, justru urusan paling mendasar inilah yang paling terabaikan.
Pemerintah daerah sering kali sangat bersemangat menganggarkan miliaran rupiah untuk membangun gapura gerbang masuk yang megah, menara pandang warna-warni, atau tulisan nama destinasi berukuran raksasa dari beton untuk latar swafoto. Namun, toilet umum di sudut lokasi dibiarkan bau, pintunya rusak, airnya mati, dan tempat sampah meluber tanpa ada petugas kebersihan yang berjaga.
Belum lagi soal tata kelola pedagang dan parkir yang semrawut. Baru saja mobil wisatawan berhenti, tiga orang juru parkir liar langsung berebut meminta tarif yang tidak wajar tanpa karcis resmi. Begitu melangkah masuk, pengunjung langsung dikerubungi pedagang asongan yang memaksa, sementara warung-warung makan di sekitar lokasi mematok harga makanan berkali-kali lipat lebih mahal tanpa daftar harga yang jelas.
Pengalaman buruk akibat fasilitas yang jorok dan praktik “getok harga” semacam ini adalah pembunuh paling cepat bagi reputasi sebuah destinasi wisata. Di era media sosial saat ini, satu unggahan keluhan wisatawan tentang harga makanan yang tidak masuk akal atau toilet yang kotor dapat menyebar ke jutaan orang dalam hitungan jam, menghancurkan promosi mahal yang sudah dibangun dinas pariwisata selama bertahun-tahun.
Penyebab ketiga adalah budaya latah dalam menciptakan atraksi dan miskinnya narasi cerita (storytelling).
Banyak pengelola wisata di daerah yang tidak percaya diri dengan keaslian alam dan budayanya sendiri. Begitu melihat satu daerah lain sukses menarik pengunjung lewat jembatan kaca, rumah hobbit, atau taman payung warna-warni, puluhan pengelola wisata di daerah lain langsung meniru mentah-mentah konsep yang sama.
Akibatnya, wajah destinasi wisata di berbagai penjuru Nusantara menjadi seragam dan membosankan. Wisatawan yang datang ke pegunungan di Sumatera, Jawa, maupun Sulawesi disuguhi spot foto buatan yang bentuknya persis sama—sehingga mereka merasa tidak ada alasan khusus untuk datang jauh-jauh ke daerah tertentu.
Lebih dari itu, banyak daerah yang menjual pemandangannya secara bisu, tanpa narasi cerita yang menyentuh emosi pengunjung.
Padahal, wisatawan modern tidak sekadar membeli tiket masuk untuk melihat batu, pohon, atau air laut. Mereka membeli pengalaman dan cerita.
Sebuah bukit batu biasa akan terasa biasa saja jika hanya dipasangi papan tarif masuk. Namun, bukit yang sama akan berubah menjadi magnet luar biasa jika pemandu lokalnya mampu menceritakan sejarah geologi pembentukan bukit itu jutaan tahun lalu, mengaitkannya dengan legenda kearifan lokal masyarakat setempat, menyajikan kopi yang dipetik langsung dari lereng bukit tersebut, dan mengajak wisatawan merasakan langsung kehidupan sehari-hari warga desa di sekitarnya.
Penyebab keempat adalah promosi yang salah sasaran dan tidak terintegrasi dengan ekosistem perjalanan.
Di banyak pemerintah daerah, anggaran promosi pariwisata masih sering dihabiskan dengan cara-cara birokratis konvensional: mencetak ribuan brosur kertas yang akhirnya menumpuk di gudang kantor, memasang baliho besar di jalan protokol kota sendiri (yang sebenarnya hanya dibaca oleh warga lokal, bukan calon wisatawan dari luar daerah), atau menggelar acara seremonial peluncuran kalender wisata di hotel mewah tanpa melibatkan pelaku industri perjalanan wisata.
Sementara itu, ketika calon wisatawan dari luar kota atau luar negeri mencari informasi tentang destinasi tersebut di mesin pencari internet maupun media sosial, informasinya sangat minim, tidak diperbarui, jadwal acara budayanya tidak pasti, dan tidak tersedia paket perjalanan terpadu yang mudah dipesan secara daring.
Wisatawan hari ini merencanakan liburan mereka melalui layar ponsel. Jika sebuah destinasi tidak hadir secara meyakinkan, informatif, dan mudah dipesan di dunia digital, maka di mata pasar pariwisata modern, destinasi itu dianggap tidak pernah ada.
Penyebab kelima yang tidak kalah krusial adalah ego wilayah antar-kabupaten yang membuat destinasi berjalan sendiri-sendiri dalam skala kecil.
Wisatawan tidak pernah peduli dengan batas administratif wilayah pemerintahan. Seorang wisatawan yang datang dari Jakarta atau luar negeri tidak pernah berpikir: “Hari ini saya hanya akan berlibur di wilayah hukum Kabupaten A dan haram menyeberang ke Kabupaten B.”
Mereka menginginkan sebuah rangkaian perjalanan yang utuh (itinerary) selama tiga hingga empat hari—misalnya hari pertama menikmati wisata budaya di kota tua kabupaten A, hari kedua mendaki pegunungan di kabupaten B, dan hari ketiga menikmati kuliner pesisir di kabupaten C.
Namun di lapangan, pemerintah daerah sering kali terjebak dalam persaingan sempit antar-tetangga. Masing-masing kabupaten ingin menahan wisatawan agar hanya berputar di wilayahnya sendiri meskipun pilihan atraksinya terbatas, alih-alih membangun paket wisata kawasan terpadu lintas kabupaten yang saling melengkapi satu sama lain.
Lantas, bagaimana cara mengubah daerah yang kaya destinasi menjadi daerah wisata yang benar-benar ramai, berkelas, dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat secara berkelanjutan?
Langkah pertama adalah berhenti berlomba menambah jumlah titik wisata baru, dan mulailah fokus menyempurnakan dua atau tiga destinasi unggulan terlebih dahulu.
Daripada membagi anggaran APBD secara eceran ke tiga puluh titik wisata sehingga semuanya setengah matang, jauh lebih cerdas jika pemerintah daerah memusatkan seluruh energi dan anggaran untuk menjadikan dua atau tiga destinasi terbaiknya benar-benar sempurna: jalannya mulus, rambunya jelas, toiletnya bersih sekelas hotel berbintang, sistem parkirnya tertib, dan seluruh pedagang serta pemandu wisatanya terlatih ramah melayani tamu.
Langkah kedua adalah membangun keterlibatan dan kepemilikan masyarakat lokal sejak hari pertama.
Pariwisata tidak akan pernah bertahan lama jika warga sekitar hanya menjadi penonton atau sekadar tukang parkir, sementara seluruh keuntungan hotel dan restoran dinikmati oleh pemodal dari luar daerah. Pemerintah daerah harus mendampingi warga desa untuk mengelola homestay berstandar bersih, mengembangkan kuliner tradisional berbahan pangan lokal, serta memproduksi cenderamata khas yang autentik. Ketika warga merasakan langsung manfaat ekonomi dari setiap wisatawan yang datang, merekalah yang akan menjadi garda terdepan menjaga kebersihan, keamanan, dan keramahan daerahnya.
Langkah ketiga adalah berkolaborasi erat dengan pelaku industri perjalanan, kreator konten, dan dunia digital.
Pemerintah daerah tidak perlu mengerjakan semuanya sendirian. Tugas utama birokrasi adalah menyiapkan regulasi yang ramah, infrastruktur dasar yang andal, serta jaminan keamanan dan kebersihan. Biarkan para biro perjalanan, pengelola platform wisata daring, dan anak-anak muda kreatif daerah yang meramu paket-paket perjalanan menarik dan mempromosikannya ke pasar nasional maupun internasional secara lincah dan tepat sasaran.
Pada akhirnya, pariwisata adalah industri keramahtamahan dan pengalaman manusia.
Keindahan alam yang dianugerahkan Tuhan kepada sebuah daerah adalah modal awal yang patut disyukuri. Namun, apakah keindahan itu akan tetap menjadi hutan sunyi yang hanya dikagumi dari foto di dinding kantor dinas, atau berubah menjadi sungai rezeki yang mengalirkan kemakmuran bagi pedagang kecil, petani, pengrajin, dan anak-anak muda di daerah—semuanya bergantung pada keseriusan kita menata jalan menuju ke sana, menjaga kebersihan dan kejujuran di dalamnya, serta memuliakan setiap tamu yang datang berkunjung.
![]()






