Praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) adalah salah satu fenomena yang merusak tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan menghambat pembangunan nasional. Praktik KKN merugikan kepentingan publik, mengganggu kinerja birokrasi, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Praktik KKN juga melanggar nilai-nilai moral, etika, dan hukum yang seharusnya menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Untuk mengatasi praktik KKN di birokrasi, perlu dilakukan upaya-upaya yang menyentuh berbagai faktor penyebabnya, yaitu faktor budaya, struktural, dan sosial. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab praktik KKN di birokrasi adalah sebagai berikut:
Mengubah budaya birokrasi
Mengubah budaya birokrasi adalah cara yang bertujuan untuk membentuk pola pikir, sikap, perilaku, dan orientasi nilai yang positif, konstruktif, dan progresif di kalangan ASN dan masyarakat. Mengubah budaya birokrasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:
- Melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang nilai-nilai reformasi birokrasi, good governance, dan anti-KKN kepada ASN dan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan komitmen ASN dan masyarakat untuk mencegah dan memberantas praktik KKN.
- Membangun budaya integritas, yaitu budaya yang menghargai dan menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma-norma moral, etika, dan hukum. Hal ini dapat menumbuhkan sikap profesional, disiplin, dan beretika ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi birokrasi.
- Membangun budaya partisipatif, yaitu budaya yang menghargai dan mengakomodasi aspirasi, informasi, saran, dan kritik dari masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Hal ini dapat menumbuhkan sikap terbuka, responsif, dan inklusif ASN terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Memperbaiki struktur birokrasi.
Memperbaiki struktur birokrasi adalah cara yang bertujuan untuk menyederhanakan, menyelaraskan, dan menyempurnakan sistem, mekanisme, prosedur, dan regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Memperbaiki struktur birokrasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:
- Menguatkan sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan yang memiliki keseimbangan dan pengawasan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini dapat meningkatkan kualitas, konsistensi, dan kesesuaian antara kebijakan, program, dan anggaran yang dibuat dan dilaksanakan oleh birokrasi.
- Menyederhanakan birokrasi, yaitu birokrasi yang memiliki struktur, fungsi, dan tugas yang jelas, efisien, dan efektif. Hal ini dapat meningkatkan kinerja, kecepatan, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi.
- Mengketatkan regulasi, yaitu regulasi yang memiliki standar, kriteria, atau indikator yang jelas, objektif, dan terukur dalam mengatur kinerja, pengawasan, dan sanksi bagi birokrasi. Hal ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum terhadap praktik KKN di birokrasi.
Mempererat hubungan sosial.
Mempererat hubungan sosial adalah cara yang bertujuan untuk membangun kepercayaan, keterbukaan, dan kerjasama antara ASN dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mempererat hubungan sosial dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:
- Memutus koneksi politik, yaitu koneksi yang terjalin antara ASN dan partai politik, kelompok kepentingan, atau tokoh-tokoh tertentu. Hal ini dapat menghindari praktik kolusi, yaitu praktik kerjasama yang tidak sah antara ASN dan pihak-pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya dengan merugikan kepentingan publik.
- Menghilangkan kepentingan keluarga, yaitu kepentingan yang berkaitan dengan hubungan darah, perkawinan, atau afiliasi antara ASN dan anggota keluarganya. Hal ini dapat menghindari praktik nepotisme, yaitu praktik memberikan perlakuan khusus atau preferensi kepada anggota keluarga dalam hal rekrutmen, promosi, atau pemberian fasilitas di birokrasi.
- Menghapus budaya suap, yaitu budaya yang menganggap suap sebagai suatu hal yang biasa, wajar, atau bahkan diperlukan dalam berhubungan dengan birokrasi. Hal ini dapat menghindari praktik korupsi, yaitu praktik penyalahgunaan wewenang atau sumber daya oleh ASN untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menerima atau memberi suap.
Dengan menerapkan cara-cara di atas, diharapkan faktor-faktor penyebab praktik KKN di birokrasi dapat diatasi, bahkan dieliminasi. Hal ini akan berdampak positif bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
