Birokrasi adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas administrasi dengan cara mengkoordinasi secara sistematis dan teratur pekerjaan dari banyak orang¹. Birokrasi merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berperan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, birokrasi juga sering dianggap sebagai sumber masalah, karena cenderung lamban, berbelit-belit, dan korup. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien.
Birokrasi yang efektif adalah birokrasi yang mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat². Birokrasi yang efisien adalah birokrasi yang mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan hemat dan optimal, tanpa mengorbankan kualitas dan hasil². Birokrasi yang efektif dan efisien dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa dan negara.
Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut:
Menerapkan prinsip-prinsip birokrasi Weberian
Prinsip-prinsip birokrasi Weberian adalah prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh sosiolog Jerman Max Weber untuk menggambarkan birokrasi yang ideal dan rasional¹. Prinsip-prinsip birokrasi Weberian antara lain adalah:
Adanya peraturan yang harus ditaati
Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi para pejabat birokrasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Peraturan ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja birokrasi.
Pejabat terikat dan disiplin
Pejabat birokrasi harus mengikuti peraturan yang berlaku dan menjaga etika dan moral dalam bekerja. Pejabat birokrasi juga harus loyal dan netral terhadap pemerintah dan masyarakat.
Pejabat bekerja penuh perhatian sesuai kemampuan masing-masing
Pejabat birokrasi harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan jabatan dan tugasnya. Pejabat birokrasi juga harus bekerja dengan profesional, teliti, dan cermat.
Melaksanakan prinsip organisasi
Prinsip organisasi adalah prinsip yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara berbagai unit kerja dalam birokrasi. Prinsip organisasi ini bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam birokrasi.
Pejabat diangkat sesuai syarat teknis dan peraturan
Pejabat birokrasi harus diangkat berdasarkan sistem merit, yaitu sistem yang mengutamakan kualitas, kompetensi, dan kinerja. Pejabat birokrasi juga harus diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan kelompok.
Adanya pemisahan yang tegas antara urusan dinas dan pribadi
Pejabat birokrasi harus memisahkan antara kepentingan dinas dan pribadi dalam bekerja. Pejabat birokrasi tidak boleh menyalahgunakan wewenang atau sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Mengadopsi prinsip-prinsip reinventing government
Prinsip-prinsip reinventing government adalah prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam buku Reinventing Government tahun 1992 untuk mengubah birokrasi pemerintah yang tradisional menjadi birokrasi yang lebih modern dan inovatif³. Prinsip-prinsip reinventing government antara lain adalah:
Pemerintah katalis
yaitu pemerintah yang memisahkan fungsi pemerintah sebagai pengarah dengan fungsi sebagai pelaksana. Pemerintah katalis berperan sebagai fasilitator, motivator, dan regulator bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti swasta, masyarakat, atau lembaga lainnya.
Pemerintah milik masyarakat
yaitu pemerintah yang mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya ke tangan masyarakat. Pemerintah milik masyarakat berperan sebagai pemberi pelayanan, bukan pemberi perintah. Pemerintah milik masyarakat menghargai dan mengakomodasi aspirasi, informasi, saran, dan kritik dari masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.
Pemerintah kompetitif
yaitu pemerintah yang mensyaratkan persaingan di antara para penyampai jasa untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Pemerintah kompetitif berperan sebagai pembeli, bukan penjual. Pemerintah kompetitif memilih penyampai jasa yang terbaik, termurah, dan tercepat untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Pemerintah yang berorientasi misi
yaitu pemerintah yang melakukan deregulasi internal, menghapus banyak peraturan internal dan secara radikal menyederhanakan sistem administratif. Pemerintah yang berorientasi misi berperan sebagai pemberi visi, bukan pemberi instruksi. Pemerintah yang berorientasi misi memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada para pejabat birokrasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Pemerintah yang berorientasi pada hasil
yaitu pemerintah yang mengubah dari input menjadi akuntabilitas pada keluaran atau hasil. Pemerintah yang berorientasi pada hasil berperan sebagai pemberi penghargaan, bukan pemberi hukuman. Pemerintah yang berorientasi pada hasil memberikan insentif dan sanksi kepada para pejabat birokrasi sesuai dengan prestasi dan pelanggaran yang dilakukan.
Pemerintah yang berorientasi pada pelanggan
yaitu pemerintah yang memperlakukan masyarakat yang dilayani sebagai pelanggan. Pemerintah yang berorientasi pada pelanggan berperan sebagai pemberi solusi, bukan pemberi masalah. Pemerintah yang berorientasi pada pelanggan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, relevan, dan responsif sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
– Pemerintah wirausaha, yaitu pemerintah yang menfokuskan energinya bukan sekedar menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Pemerintah wirausaha berperan sebagai pencari peluang, bukan pencari alasan. Pemerintah wirausaha mencari sumber pendapatan alternatif, menghemat pengeluaran, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
Pemerintah antisipatif
yaitu pemerintah yang berfikir ke depan, menggunakan perencanaan strategis, pemberian visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk melihat masa depan. Pemerintah antisipatif berperan sebagai pemberi arah, bukan pemberi reaksi. Pemerintah antisipatif mencegah masalah sebelum terjadi, bukan menyelesaikan masalah setelah terjadi.
Pemerintah desentralisasi
yaitu pemerintah yang mendorong wewenang dari pusat pemerintahan melalui organisasi atau sistem, mendorong mereka yang langsung melakukan pelayanan atau pelaksana untuk lebih berani membuat keputusan sendiri. Pemerintah desentralisasi berperan sebagai pemberi otonomi, bukan pemberi perintah. Pemerintah desentralisasi memberikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya kepada para pejabat birokrasi di tingkat bawah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan efisien.
Referensi
https://entrepreneur.bisnis.com/read/20230502/88/1651924/apa-itu-birokrasi-ini-pengertian-tujuan-fungsi-dan-contohnya
https://www.kompasiana.com/febriyandi/55018256a33311be0b511bbf/mewujudkan-proses-birokrasi-yang-efektif-dann-efisien-dalam-pelayanan-publik-terhadap-masyarakat
https://media.neliti.com/media/publications/23384-ID-upaya-menciptakan-birokrasi-yang-efisien-inovatif-responsif-dan-akuntabel.pdf
Penyederhanaan Birokrasi: Membangun Efektivitas dan Efisiensi dalam Melayani
https://bpsdm.pu.go.id/v2/bacaberita/perbaikan-proses-administrasi-wujudkan-birokrasi-yang-efektif-efisien-dan-ekonomis1
https://www.menpan.go.id/site/cerita-sukses-rb/implementasi-reformasi-birokrasi-melalui-revolusi-mental-birokrasi-sebagai-upaya-membentuk-pemerintahan-berkelas-dunia
